Dipublish pada 22 September 2025, 11:16:20 WITA
Bidang
Tanggal
Pukul
Bimbingan Teknis Penguatan Peran Pemerintah Desa dalam Penegakan Hukum dan Tata Kelola Keuangan Pada tanggal 22 September 2025, Hotel Aria Barito Banjarmasin menjadi saksi pelaksanaan acara bimbingan teknis yang bertujuan untuk memberdayakan peran Penting Kepala Desa (PEMDES) dalam upaya penegakan hukum dan penciptaan ketertiban administrasi di wilayah desa. Acara ini bertujuan juga untuk menggali lebih dalam bagaimana pemangku kepentingan di desa dapat menegakkan aturan hukum dengan baik sambil menjaga ketertiban administrasi pemerintahan.


Dalam acara dua hari tersebut, para pemangku kepentingan utama dari berbagai Desa hadir untuk mendapat panduan dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya peran mereka dalam mewujudkan kedaulatan hukum di tingkat desa. Kerja sama yang erat antara Pemerintah Desa dengan Kejaksaan Agung Martapura menjadi kunci keberhasilan dalam menguatkan sistem hukum di daerah. Topik utama yang dibahas adalah upaya memperkuat penegakan hukum di tingkat desa serta pentingnya tata kelola keuangan yang baik dalam administrasi pemerintahan. Dengan memastikan bahwa segala aktivitas pemerintahan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien di tingkat desa. Selain itu, aspek pengutamaan budaya juga menjadi fokus diskusi, karena budaya memiliki peran yang besar dalam menciptakan kesadaran hukum dan kepatuhan dalam masyarakat desa.


Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam setiap kebijakan dan tindakan, diharapkan masyarakat desa dapat lebih mudah memahami dan menerima prinsip-prinsip hukum yang diterapkan. Acara bimbingan teknis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para pemangku kepentingan di Desa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Melalui sinergi antara Pemerintah Desa, Kejaksaan Agung, dan seluruh masyarakat, diharapkan Desa Bawahan seberang dapat menjadi contoh dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan tata kelola keuangan yang transparan.